Kamis, 20 Januari 2011 | 16:22 WIB
Din Syamsuddin (kanan), K.H. Said Aqil Siradj, dan sejumlah Tokoh dan Pemuka Lintas Agama. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Berita terkait
<a href='http://openx2.tempointeraktif.com/www/delivery/ck.php?n=a6f00733&cb=' target='_blank'><img src='http://openx2.tempointeraktif.com/www/delivery/avw.php?zoneid=400&cb=&n=a6f00733' border='0' alt='' /></a>
TEMPO Interaktif, Jakarta - Para tokoh lintas agama diminta agar secara tegas menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melepas jabatannya. Alasannya, SBY dinilai gagal dalam memberantas korupsi.
"Sebaiknya tokoh agama secara tegas menyatakan SBY mundur," kata Samuel Lengkey, salah seorang tokoh gereja dalam pertemuan tokoh lintas agama di sekretariat Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization di Jalan Kemiri, Menteng, Jakarta, Kamis 20 Januari 2011.
Menurut dia, Presiden SBY tidak akan mampu memberantas korupsi karena Presiden sendiri hidup di dalam lingkaran orang-orang yang melakukan korupsi. Sebaliknya, kata Samuel, SBY malah melakukan manuver terhadap tokoh agama setelah mereka melontarkan kritik bahwa pemerintah telah berbohong kepada masyarakat. Presiden juga dinilainya melaporkan kinerja pemerintah yang telah dimanipulasi.
Manuver SBY itu, kata Samuel, dilakukan saat pertemuan dengan para toko agama di Istana Negara, Senin (17/1) malam lalu. Sebagian tokoh diundang, sementara, sebagian lagi yang dinilai kritis tidak diundang. Seperti, Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Solahudin Wahid.
Akibatnya, saat ini sikap para tokoh agama terbelah. "Sebelum terjadi perpecahan di antara tokoh agama, sebaiknya SBY mundur sebelum dimundurkan," katanya.
Dalam pertemuan lintas agama itu Samuel mengusulkan supaya para tokoh lintas agama yang hadir menemui SBY, menyampaikan langsung desakan tersebut. "Tidak perlu disampaikan lewat media, cukup pertemuan kecil dengan SBY, dan disitu disampaikan."
Namun menurut tokoh Katolik, Christ Siner Key Timo, forum lintas agama tidak ada kaitannya dengan uapaya pemakzulan Presiden. "Kita tidak punya hak untuk itu," katanya. Adapun Romo Franz Magnis Suseno menyatakan perkara korupsi memberikan citra buruk pada pemerintahan Presiden SBY.
Kasus korupsi yang dilakukan Gayus Halomoan Tambunan, menurut Franz, sengaja distop. Padahal, Gayus telah membuka banyak kasus mafia pajak. Selain itu juga kasus rekening gendut sejumlah petinggi Polri. "Kenapa itu tidak diteruskan," kata Franz.
HAMLUDDIN
